Banyak Warga Protes Soal Bansos Dicoret, Kecamatan Candi Gelar FGD DTSEN Gandeng BPS dan Dinsos

Berita Delta, Sidaorjo – Gelombang protes warga terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berdampak pada dicoretnya penerima bantuan sosial direspon cepat oleh Kecamatan Candi.

Pemerintah Kecamatan Candi memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) Penyelesaian Persoalan Data Desil dan Penggunaan Aplikasi SIKS-NG, Jumat (9/10/2026) di Whiz Hotel Mojokerto.

FGD yang diikuti lengkap oleh seluruh Kepala Desa, Kasi Kesra, dan Operator SIKS-NG se-Kecamatan Candi ini menghadirkan narasumber kepala BPS Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Camat Candi, Yuni Rismawati mengatakan, kegiatan ini sengaja difasilitasi karena Pemdes menjadi ujung tombak yang paling sering menerima keluhan warga terkait perubahan desil.

“Pemdes banyak menghadapi protes karena warga yang sebelumnya menerima PKH, BPNT, dan PBI-JK tiba-tiba tidak menerima lagi. Warga bingung, Pemdes juga butuh penjelasan utuh. Maka kami fasilitasi FGD ini,” ujar Yuni.

Dalam pemaparannya, BPS Sidoarjo menjelaskan secara rinci mekanisme penentuan desil berdasarkan indikator kesejahteraan, kondisi perumahan, pekerjaan, hingga pengeluaran rumah tangga. Penentuan desil dilakukan secara sistem nasional, bukan oleh desa maupun kabupaten.

Sementara Dinas Sosial Sidoarjo membekali aparatur dengan praktik langsung Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation). Operator diajarkan cara melakukan usulan data baru bagi warga miskin yang belum terdata, cara menyanggah data yang dinilai tidak layak menerima bantuan, serta tahapan verifikasi lapangan dengan bukti dukung foto dan berita acara.

“Kuncinya ada di desa. Jika data di bawah tidak akurat, kebijakan di atas tidak akan tepat sasaran. Melalui SIKS-NG ini kita ingin memastikan tidak ada warga miskin yang terlewat, dan tidak ada yang tidak berhak justru menerima,”

Melalui FGD ini, Kecamatan Candi berharap Pemdes mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh terkait DTSEN, termasuk alur tindaklanjut pengaduan warga agar bisa dijelaskan secara transparan.

“Kami ingin Pemdes bisa menjadi jembatan informasi yang benar kepada masyarakat, tidak saling menyalahkan. Harapannya data kemiskinan di Candi semakin akurat dan pemberian bantuan tepat sasaran.