Kontraktor Lokal Diprioritaskan, Bupati Sidoarjo Tegaskan Proyek Harus Berkualitas dan Tepat Waktu

Berita Delta, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmennya dalam memperkuat perputaran ekonomi daerah dengan memberi prioritas kepada kontraktor lokal untuk terlibat dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong pelaku usaha lokal berkembang sekaligus memastikan anggaran pembangunan dapat memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Kontraktor Lokal Diberi Kesempatan Lebih Besar

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa pemerintah daerah membuka peluang lebih besar bagi rekanan atau kontraktor lokal dalam pengerjaan proyek pembangunan. Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendorong optimalisasi potensi daerah.

Namun demikian, kesempatan tersebut tetap dibarengi dengan syarat utama, yakni kemampuan teknis yang memadai dan kualitas pengerjaan yang sesuai standar.

Kualitas Pekerjaan Tidak Bisa Ditawar

Meski memberikan prioritas kepada pengusaha lokal, Pemkab Sidoarjo menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap kontraktor yang bekerja asal-asalan. Setiap proyek diwajibkan selesai tepat waktu dengan kualitas hasil pembangunan yang baik.

Rekanan yang memiliki rekam jejak buruk, seperti keterlambatan pengerjaan, deviasi proyek, hingga pernah terkena sanksi denda, dipastikan akan menjadi perhatian khusus dalam evaluasi pemerintah daerah.

Bupati Subandi Ingatkan Anggaran Berasal dari Pajak Rakyat

Bupati Sidoarjo Subandi menekankan bahwa seluruh anggaran pembangunan yang digunakan pemerintah berasal dari kontribusi masyarakat melalui berbagai sektor pajak. Karena itu, penggunaannya harus benar-benar dipertanggungjawabkan.

“Ini uang rakyat Sidoarjo. Kita mencari anggaran tidak mudah, mulai dari PBB sampai rumah makan kecil juga ikut berkontribusi. Kalau kontraktor tidak bagus, ya sudah, tidak usah dipakai lagi,” tegas Subandi, Senin (22/6/2026).

Kontraktor Bermasalah Terancam Tidak Dipakai Lagi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga meminta seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk berani memberikan penilaian objektif terhadap kinerja para kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah.

Jika ditemukan rekanan yang tidak amanah, lalai menjalankan tanggung jawab, atau tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, maka perusahaan tersebut dipastikan tidak akan lagi dilibatkan dalam proyek-proyek pembangunan berikutnya.

Melalui pengawasan yang lebih ketat, Pemkab Sidoarjo berharap seluruh pembangunan fisik di daerah dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mengingat setiap anggaran yang digunakan berasal dari pajak rakyat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan integritas.(*)