Berita Delta, Sidoarjo, – Sunariyo (77), warga korban lumpur Lapindo di Perumahan Kahuripan, Sidoarjo, jadi korban dugaan penggelapan sertifikat oleh oknum polisi berinisial Dwi PS.
Awalnya, Sunariyo meminjamkan sertifikat HGB No. 1951 seluas 213 m² kepada Dwi PS untuk urusan utang. Dwi PS memberi Rp25 juta untuk menebus sertifikat dari PT Minarak Lapindo Jaya dan melunasi utang ke pihak lain.
Sertifikat itu malah dijadikan agunan utang ke Ny. Ang Sioe Cen, warga Surabaya. Belakangan, statusnya berubah jadi akta jual beli lewat notaris Eny Wahyuni, Surabaya. “Saya dipaksa tanda tangan. Katanya cuma formalitas. Saya tidak lulus SD, tidak kuasa menolak,” ujar Sunariyo.
Sunariyo baru sadar ditipu saat rumahnya mau dikosongkan. Kasus ini pernah dilaporkan ke Polda Jatim tahun 2017. Sempat mediasi, Dwi PS janji kembalikan sertifikat dalam 6 bulan, tapi ingkar.
Kini, kuasa hukum Sunariyo dari Law Firm Yunus Susanto S. H & Associates resmi ajukan pemblokiran sertifikat ke BPN Sidoarjo. “Langkah selanjutnya gugat ke PN Sidoarjo. Kami minta batalkan akta jual beli dan kembalikan sertifikat,” tegas Yunus Susanto, Ketua Peradi Sidoarjo, Selasa (23/6/2026).
Ketua LPKAN Sidoarjo, Chamim Putra Gofoer, ikut mengawal kasus ini. “Ini modus mafia tanah. Korbannya warga kecil. Harus diusut tuntas,” katanya.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap sumber berita, maka kami memberikan "backlink dofollow" untuk beritadelta.id. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan otoritas situs, kredibilitas situs, dan peringkat situs di mesin pencari. Tertarik bekerjasama? Hubungi kami »
Komentar