Berita Delta, Sidoarjo – Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp 200 juta per desa di Kabupaten Sidoarjo, yang menjadi salah satu unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kini memasuki tahapan pencairan. Dana ini dialokasikan khusus untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan sampah, sektor kesehatan, dan pendidikan. Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, menegaskan pentingnya pengawasan ketat dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, terutama untuk menyelesaikan persoalan mendesak di desa.
Cak Nasih, sapaan akrab H. Abdillah Nasih, menekankan bahwa setiap program yang didanai BKK harus selaras dengan kebutuhan riil masyarakat desa.
“Program itu harus sesuai dengan persoalan yang ada di desa. Dan yang paling utama, harus tepat sasaran,” ujarnya pada Selasa (22/9/2026).
Meskipun BKK ini bersifat top down dengan peruntukan yang telah ditetapkan oleh Pemkab Sidoarjo, Pemerintah Desa (Pemdes) tetap memiliki ruang untuk menentukan prioritas kebutuhan paling mendesak, selama tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mencontohkan, jika sebuah desa sering dilanda banjir saat musim hujan, maka dana BKK dapat dialokasikan untuk pembangunan drainase. Sementara itu, desa yang menghadapi masalah sampah, kesehatan, atau membutuhkan layanan Posyandu, bisa menyusun program sesuai dengan kebutuhan spesifik tersebut.
Kehadiran BKK ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi Pemdes dalam mempercepat pembangunan, terutama di tengah keterbatasan anggaran dan berkurangnya Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat. Namun, Cak Nasih mengingatkan bahwa pengawasan adalah kunci utama agar penggunaan BKK tidak melenceng dari tujuan awal. Untuk memastikan hal ini, ia akan menginstruksikan Komisi A DPRD Sidoarjo.
Komisi A DPRD Sidoarjo Diminta Awasi Penggunaan BKK
“Saya akan minta Komisi A (DPRD Sidoarjo) agar berkoordinasi dengan Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo) agar melakukan pengawasan program ini,” tegas Cak Nasih.
Menurut politisi asal Kecamatan Waru ini, pengawasan yang cermat sangat krusial untuk memastikan anggaran sebesar Rp 200 juta per desa benar-benar menjawab kebutuhan mendasar warga. Pemdes juga diharapkan menyusun program berdasarkan pemetaan persoalan yang jelas, bukan sekadar mengejar target penyerapan anggaran semata.
“BKK ini bagus untuk percepatan pembangunan desa. Karena itu, penggunaannya harus benar-benar dijaga,” pungkasnya, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap rupiah yang dikeluarkan.(*)
📝 Penulis: Sabaruddin
©2026 BeritaDelta.id
Komentar